Apa yang disebut gratifikasi menurut UU No 20 tahun 2001 perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi?
Apa yang disebut gratifikasi menurut UU No 20 tahun 2001 perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi?
Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Tindak pidana korupsi pasal berapa?
Melalui pengertian tindak pidana korupsi dari Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor ini, terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yaitu melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri, dan kerugian negara. [1] Ketiga unsur ini harus saling berhubungan dan dapat dibuktikan keberadaannya.
Apa yang saudara ketahui tentang gratifikasi jelaskan dan berikan contohnya?
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. …
Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang Undang No 31 tahun 1999 adakah hak?
Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, diwujudkan dalam bentuk antara lain; mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak …
Apakah kasus suap termasuk korupsi?
Walaupun korupsi, termasuk suap-menyuap, dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, dalam beberapa hal tindak pidana suap juga dikriminalisasikan sebagai lex specialis, misalnya suap-menyuap yang terjadi di lingkungan perbankan, yang berkaitan dengan pemilihan umum, dan suap yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Bagaimana pengaturan atau dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia jelaskan?
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.