Apa yang dimaksud dengan pengawasan fungsional?
Apa yang dimaksud dengan pengawasan fungsional?
Pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga/ Badan/Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian.
Dalam pengelolaan keuangan negara Siapa saja yang berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan tersebut?
Lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara yang berwenang mengawasi pengelolaan dana desa ditinjau dari perspektif hukum keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai supreme audit, didasarkan pada ketentuan Pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan …
Siapa yang mengawasi kinerja BPK?
Dalam rangka membangun kredibilitas BPK dan melaksanakan Pasal 32 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik, maka, tentu saja pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK diperiksa, oleh akuntan publik …
Sebutkan apa saja fungsi pengawasan oleh Badan pengawasan keuangan BPK?
Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi:
- Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
Mengapa disebut pengawasan melekat?
Pengawasan melekat terjadi karena berfungsinya sistem pengendalian manajemen yang disusun oleh pimpinan untuk mengarahkan segala daya dan usaha kepada tercapainya tujuan yang ditentukan. Pelaksanaan dari sistem pengendalian manajemen tersebut.
Apa itu pengawasan melekat dan contohnya?
Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan …
Siapa pejabat pengelola keuangan negara dan daerah?
Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
Siapa yang berwenang menyatakan kerugian negara?
Pasal 10 ayat (1) UU BPK : “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”
Siapa yang berperan menjadi pengawas dalam perbendaharaan negara?
BPK sebagai lembaga pengawas yang sumber kewenangannya berasal dari amanat UUD 1945 berfungsi untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan negara dan mengurangi kerugian keuangan negara.
BPK diaudit oleh siapa?
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 32 menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik.
Sebutkan apa saja tugas BPK?
Tugas. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Singkatan dari apakah BPKP?
Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Apakah pemeriksaan merupakan kegiatan pengawasan fungsional?
Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antar peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada. b. Pengujian adalah suatu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengancara meneliti kebenaran, mutu, jumlah]
Apakah Anggota BPK berasal dari BPK?
1) BPK terdiri dari 9 orang yaitu satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota. Anggota BPK menjabat selama 5 tahun dan hanya dapat menjabat selama dua periode. 2) Ketua dan wakil ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota.
Apakah Anggota BPK dipilih oleh DPR?
Pasal 23F berbunyi (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. (2) pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G berbunyi (1) BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di tiap provinsi. (2) ketentuan lebih lanjut tentang BPK diatur dalam Undang-undang.
Bagaimana cara meningkatkan peran Bpk?
Peningkatan peran BPK telah dimulai sejak beberapa tahun lalu sebelum terbitnya UU No. 15 tahun 2006 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 1) Membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk melakukan alternatif pilihan masa depan. 2) Mendalami kebijakan dan masalah publik.